Jumat, 19 Juni 2009

Sidang Prita

Kemarin lihat berita sidang Prita Mulyasari di tv. Jaksa menolak npembelaan yang dilakukan Prita dan menganggap dia tealh melanggar ham dari 2 dokter RS OMNI.
Pembelaan dilakukan dengan mengacu pada uud 45 pada pasl kebebasan berpendapat, meski dalam pasal itu juga ada aturan tidak boleh melanggar hak orang lain. Jika hanya ini yang dipakai memang cukup sulit.

Alangkah baiknya bila Prita juga memakai UU No 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga masalahnya tidak hanya antara orang vs orang, tapi konsumen-produsen/penyedia jasa.

Pasal 4 huruf (d) UU No 8 itu menyebutkan bahwa Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Jika jaksa menjerat Prita dengan UU No 11 th 2008 ttg Informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 27 ayat (3) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat(1) UU itu mengancam pencemaran nama baik itu dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda maks 1 miliar.

Jadi menurutku yang dapat dijerat dengan pasal 27 dan 45 UU ITE itu adalah orang tidak punya hak dan memang sengaja. Kalau Prita sebagai konsumen, ia dilindungi UU no 18. Karena sebagai konsumen/ pengguna jasa ia mempunyai hak untuk berpendapat mengenai pelayanan yang ia dapatkan. Jadi klausul tanpa hak dalam UU ITE seharusnya batal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar